KUA untuk Semua Agama, PGI Belum Memberikan Sikap

Spread the love

Jakarta, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar diskusi Wacana KUA untuk semua agama yang disampaikan Menteri Agama H. Yaqut Cholil Qoumas dengan tema KUA Untuk Semua Agama, Sikap Gereja? Grha Oikoumene, Jln. Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/24).

Menghadirkan pembicara Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacky Maniputty, dan Biro Hukum PGI Jhony Nelson Simanjuntak, Direktur Pencatatan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Ahman Sudirman, Direktur Urusan Agama Kristen, Pdt. Dr. Amsal Yowei, SE, M.Pd.K.

Sekretaris Umum PGI Pdt.Jacky Maniputty menegaskan bahwa PGI (gereja-gereja) belum juga memberikan sikap terkait KUA untuk semua agama yang dicetuskan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas.

“Karena memang belum jelas gagasan dibalik pencatatan nikah semua agama di kantor KUA. Ini memantik pro kontra terutama karena belum ada pembicaraan di lembaga-lembaga agama,” tegasnya.

Meski demikian menurut Jacky revitalisasi KUA untuk semua agama tetap menarik. Karena ini (KUA) terbuka untuk agama lain. Namun tetap harus ada penjelasan ke publik sehingga tidak silang pendapat.

“Menag harus menjelaskan alasan pemindahan pencatatan ini. Pencatatan sipil sejalan dengan pandangan Protestan bahwa akta itu sah oleh pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Urusan Agama Kristen Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Amsal Yowei mengungkapkan, bahwa program Revitalisasi Layanan KUA untuk Semua Agama, merupakan satu (1) dari tujuh (7) program prioritas Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Enam program prioritas lainnya yakni: Penguatan Moderasi Beragama, Kemandirian Pesantren, Transformasi Digital, Cyber Islamic University, Religiosity Index dan Tahun Toleransi Beragama.

Amsal juga menyampaikan penjelasan Menteri Agama terkait KUA sebagai Pusat Layanan Keagamaan. “Gagasan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam mengakses layanan yang diberikan pemerintah, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses,” ujarnya mengutip Menag Yaqut.

Menag juga menekankan, bahwa layanan KUA tidak terbatas pada layanan pernikahan, banyak layanan lain yang bisa didapatkan umat nanti di KUA. “Dan nantinya ini juga membantu pemerintah dalam hal ini kemendagri agar administrasi dalam hal pernikahan, perceraian, talak dan rujuk, itu bisa lebih simple dan mudah,” tandasnya.

Sedangkan Direktur Pencatatan Dukcapil Depdagri Ahmad Sudirman mengatakan bahwa instansinya belum menanggapi terkait itu. Ia lebih memilih menyampaikan tugas pencatatan dukcapil untuk memberikan dokumen pendudukan dan memastikan seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada memilikinya.

“Kami ada untuk melaksanakan tugas untuk kebahagian masyarakat, melayani dari lahir hingga meninggal untuk penduduk Indonesia 280 juta orang,” paparnya.

Peristiwa kependudukan seperti lahir diberi NIK. Kalau di luar negeri NIT (Nomor Induk Tunggul). Kedua peristiwa penting, seprti lahir, mati, pengangkatan anak dan lainnya outputnya akta.

“UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan sah oleh dilakukan agama masing-masing. Tiap perkawinan dicatatkan menurut UU yang berlaku. Dikasih six in one akta perkawinan, KTP, KK,dll,” urainya.

Jhony Nelson Simanjuntak dari Biro Hukum PGI mengatakan sosok menteri agama sekarang adalah sosok Gusdurian. Sayangnya Menteri Agama jalan sendiri tanpa pendampingan agama lain.

“Perspektif Kemenag ingin membawa KUA untuk semua agama. Selama ini ada pemikiran kuat di kalangan muslim bahwa KUA khusus untuk muslim. Ini perlu merombak semua struktur. Itu betarti KUA akan dicopot dari Dirjen Bimas Islam,” ujarnya.

Gagasan ini gagasan reformasi, yang harus kita dorong. Agar negara mengerti gereja bukan sebaliknya. Ini refleksi bahwa dirjen bimas Kristen itu cermin negara bukan sebaliknya.

“Ini persoalan praktikal bukan substantif, ini dalam optimalisasi layanan umat di KUA. Faktanya ada KUA pekerjaan sedikit di daerah mayoritas bukan agama Islam,” pungkasnya.