Forum Peduli PJ Gubernur Papua Menolak Keputusan Tim TPA yang Menunjuk PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun

Spread the love

Jakarta, Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli PJ Gubernur Papua Harus Orang Asli Papua (OAP) yang mewakili sebagian besar masyarakat asli Papua menolak hasil keputusan tim TPA yang menunjuk saudara Ridwan Rumasukun sebagai Penjabat Gubernur Papua yang telah ada dalam sejumlah pemberitaan media cetak dan elektronik kata Ketua Umum GERCIN Indonesia, Hendrik Yance Udam di Jakarta, Sabtu (2/9/23).

Hendrik menambahkan dalam kepemimpinannya sebagai PLH Gubernur Papua ataupun sebagai sekretaris Daerah Provinsi Papua, telah terjadi dugaan penyelewengan dana APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1,5 triliun rupiah, imbuhnya.

Dalam kepemimpinannya sebagai PLH Gubernur Papua (Ridwan Rumasukun) tidak mampu menyelesaikan masalah beasiswa bagi mahasiswa Papua baik yang studi di luar negeri maupun di dalam negeri. Hal ini berdampak pada aksi protes yang dilakukan oleh orang tua dan mahasiswa terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua yang dikomandoi oleh PLH Gubernur Papua, beber Hendrik.

Ketua Lembaga Pengembangan Generasi (LEMPENG Papua) Pastor Cstto Maury mengatakan Dalam kepemimpinannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua (Ridwan Rumasukun) tidak mampu memanage keuangan daerah maupun dana hibah yang digunakan dalam kegiatan PON XX tahun 2022 di Papua. Sehingga banyak indikasi/ dugaan penyalahgunaan keuangan negara berdasarkan temuan BPK dan KPK RI, paparnya.

Lanjut Pastor Catto Maury, Dalam kepemimpinannya sebagai PLH Gubernur Papua (Ridwan Rumasukun) tidak mampu menyelesaikan masalah penunggakan pembayaran dan TPP kesehatan yang menyebabkan terbengkalainya pelayanan kesehatan dan terjadinya demonstrasi damai oleh para dokter dan tenaga medis di Kantor Gubernur Papua, terang Catto Maury.

Ketua KOMPAJA Jan Piet Sada mengatakan dalam kepemimpinannya sebagai PLH Gubernur Papua (Ridwan Rumasukun) tidak mampu mempertahankan predikat pengelolaan keuangan yang semula mendapatkan Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam kepemimpinannya sebagai PLH Gubernur Papua (Ridwan Rumasukun) tidak mampu menyelesaikan permasalahan kisruh dualisme Direktur RSU DOK II Jayapura antara DR Aloisius Giay dengan DR Anton Motte. Dan hal ini berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Dan saat ini saudara Ridwan Rumasukun sedang digugat oleh Saudara Anton Motte pada PTUN Jayapura, jelas Jan Piet Sada.

Dengan paparan diatas dan penilaian publik, Forum Peduli PJ Gubernur Papua menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Bahwa masyarakat Papua sangat mencintai Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo karena Bapak Presiden sangat mencintai Papua. Hal ini terbukti selama 2 periode kepemimpinannya telah mengunjungi Papua sebanyak 17 kali.
2. Bahwa dengan rasa kecintaan Bapak tersebut masyarakat Papua merasa dilukai dengan mengangkat Penjabat Gubernur Papua yang bukan orang asli Papua. Sehingga pada saatnya diakhir periodisasi kepemimpinan Bapak Presiden ini kami harapkan dapat meninggalkan legacy yang baik karena Bapak Presiden telah mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
3. Kami meminta hal tersebut karena kami yakin bahwa apa yang telah Bapak Presiden deklarasikan di Ufuk Timur Indonesia di Kabupaten Merauke pada tanggal 30 Desember 2015 dalam 7 poin yang langsung ditulis dengan tangan Bapak Presiden dan akan tersimpan dalam kapsul waktu yang akan dibuka pada tahun 2085 nanti. Yang mana dalam poin pertama Bapak menekankan pada peningkatan sumber daya manusia yang kecerdasannya dapat mengungguli bangsa bangsa lain di dunia. Dan hal tersebut telah Bapak lakukan dengan membangun SDM dari Timur Indonesia agar bisa bersaing secara positif dengan saudara saudara kami di wilayah barat.

Demikian aspirasi kami sampaikan, sebagai representasi orang asli Papua yang merindukan adanya perubahan dan kesejahteraan di Bumi Cendrawasih Papua, tegas Hendrik Yance Udam.