PJ Gubernur DKI Jakarta Harapan Pelaku Usaha

Spread the love

Jakarta, Setelah 5 (lima) tahun memimpin Jakarta, pada tanggal 16 Oktober 2022 periode Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Ariza Patria akan berakhir.Tanggal 17 Oktober Presiden akan menunjuk dan melantik PJ Gubernur DKI jakarta sampai terpilih Gubernur definiif pada Pilkada serentak pada bulan November 2024.

Sebagai kota jasa, DKI Jakarta membutuhkan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha,untuk itu Jakarta membutuhkan Penjabat Gubernur yang mengenal dan mengerti karakteristik Jakarta sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan apalagi kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra,
Sarman Simanjorang kata Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta dalam Fokus Group Discussion “PJ Gubernur Jakarta Harapan Pelaku Usaha” di Jakarta, Selasa (20/9/22).

Jakarta disamping sebagai ibukota Negara dan pusat Pemerintahan juga sebagai pusat ekonomi dan keuangan mengingat kontribusinya yang sangat Disektor keuangan Jakarta memegang signifikan dalam berbagai sektor. peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 2946 dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49X dari total simpanan nasional.Selain itu transaksi non tunai mencapai 40” dari total transaksi Kota Jakarta juga menjadi epicentrum industri sebesar 7.361 triliun. manufacturing nasional mengingat banyaknya industri disejumlah wilayah Jakarta maupun daerah penyangga.

Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor. Tahun 2021 nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USD 4,82 miliar,sedangkan investasi dalam negeri mencapai 9,26 triliun.

Mengingat ekonomi jakarta yang sangat strategis maka Pelaku usaha berharap alam: menunjuk Penjabat Gubernur adalah sosok yang mumpuni yang memahami karateristik kota Jakarta sebagai kota jasa sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.Disamping memiliki pengalaman leadership dalam memimpin birokrasi,juga jaringan baik dari sisi internal pemerintah daerah maupun pemerintah pusat termasuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda.

Dan yang paling penting mendalami akan profil ekonomi Jakarta yang memerlukan regulasi dan kebijakan yang mendorong berbagai sektor usaha tumbuh produktif. Terlebih dalam proses pemulihan ekonomi di DKI Jakarta, sangat dibutuhkan situasi Jakarta yang kondusif,aman dan tenang sehingga tidak mengganggu psikologi pelaku usaha.Termasuk tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai berjalan sangat diharapkan Penjabat Gubernur mampu menciptakan suasana politik yang sejuk,tidak menimbulkan kegaduhan sehingga berbagai sector usaha dan jasa beraktivitas seperti biasa.