77 Tahun Indonesia Merdeka, Apa Kabar Buruh Indonesia?

Spread the love

Jakarta, 19 Agustus 2022 – Kata “merdeka” memiliki arti bebas (dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya) dan Indonesia memang sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kemerdekaan bangsa ini yang sudah sejak 77 tahun lalu diraih, telah menjadikan seluruh rakyatnya ikut merdeka? Terbebas dari penghambaan yang berarti bebas dari kemiskinan? Terbebas dari penjajahan yang berarti bebas dari ketertindasan? Rasanya masih jauh panggang dari api. Kita bisa melihat antara cita-cita kemerdekaan dan kondisi yang sedang berjalan ungkap Presiden FSPASI (Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia) Herry Hermawan dalam acara diskusi 77 Tahun Indonesia Merdeka, Apa Kabar Buruh Indonesia? di Jakarta, Jum’at (19/8/22).

Herry menegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa salahsatu tugas Pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan sosial. Artinya, ada “hak sosial rakyat” (istilah Mohammad Hatta), dimana “…tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pada realitasnya, rakyat di negeri ini masih banyak yang belum mendapat pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2022 masih ada 8,4 juta orang yang masih menganggur atau 5,83% dari total angkatan kerja sebanyak 208,54 juta orang. Dan ironisnya lagi, 14% dari angka pengangguran tersebut adalah lulusan Diploma dan Sarjana.

UU Cipta Kerja yang digadang-gadang oleh Pemerintah dengan maksud meningkatkan investasi yang kemudian diharapkan bisa menyerap tenaga kerja ternyata hasilnya nol besar. Karena meningkatnya investasi memang tidak secara ekonometrik bisa menyerap tenaga kerja, sangat bergantung pada model investasinya. Investasi yang mampu menyerap tenaga kerja adalah investasi padat karya, yang salah satu penggeraknya adalah sektor manufaktur. Kegagalan Pemerintah mengelola jenis investasi menyebabkan sektor manufaktur kita merosot.

Kemudian pertanyaannya, apakah rakyat yang sudah bekerja (kaum buruh) sudah terjamin kesejahteraannya? Ternyata tidak. Pasca diundangkannya Omnibus Law menjadi UU Cipta Kerja, kaum buruh semakin sengsara. Pasalnya adalah sistem penetapan Upah Minimun yang berubah. Tidak lagi berdasarkan pada survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tetapi berdasarkan inflasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil kaum buruh. Akibatnya, Upah Minimum di Indonesia pada tahun 2020 hanya Rp. 4.276.349,- per bulannya. Jauh dibawah Upah Minimum Thailand yang sebesar 11.12 US$ per hari atau sekitar Rp. 4.925.370,- per bulan dan Filiphina yang sebesar 10,61 US$ per hari atau sekitar Rp. 4.699.470,- per bulannya. Padahal Indonesia menempati ranking ke-3 negara favorit investasi di Asia sedangkan Thailand di posisi ke-5 dan Filiphina di posisi ke-9 (versi Economist Corporate Network).

Kaum buruh Indonesia juga terpaksa menjalani status pekerjaan yang semakin merugikan, seperti sistem kerja Kontrak, Harian, Mitra bahkan Pemagangan. UU Cipta Kerja yang ada, sangat kental memiliki cita rasa easy hure-easy fire (mudah mempekerjakan – mudah memberhentikan). Flexibity Labour Market (Pasar Kerja Fleksibel) memang diinisiasi oleh World Bank dan IMF sejak tahun 1997 sebagai syarat bantuan penanganan krisis ekonomi ketika itu. Namun, mereka juga mengkritik UU Cipta Kerja dengan mengatakan, “Indonesia ‘s reforms may hurt environment, labour rights.” Artinya Undang-Undang ini memang sudah sangat kebablasan.

Sistem kerja yang fleksibel ini juga mengakibatkan tidak adanya jaminan sosial bagi buruh. Buruh tidak mendapatkan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Bahkan perhitungan pesangon jauh lebih rendah dari Undang-Undang sebelumnya. Dan terbukti, saat Pandemi, Pengusaha menjadikannya kesempatan untuk mem-PHK dan merumahkan buruh karena pesangonnya murah.

Untuk menutupi hal ini, Pemerintah meng-claim bahwa ekonomi kita sudah tumbuh. Pada kuartal 1 tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi memang cukup besar yaitu 5,01”, tetapi meskipun besar ternyata tidak berkualitas karena pertumbuhan ekonomi tersebut karena dipengaruhi faktor batubara dan CPO. Tidak mampu meningkatkan daya beli kaum buruh dan rakyat secara umum.

Didalam Konstitusi kita, pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 dengan jelas disebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Artinya menciptakan pekerjaan bagi rakyat adalah tujuan substantif (bukan tujuan derivatif atau residual sebagai hasil tetesan pertumbuhan ekonomi), bahwa pekerjaanlah yang merupakan kunci penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak artinya adalah anti kemiskinan. Dengan kata lain, menunaikan hak tiap-tiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan adalah kunci bagi pemberantasan kemiskinan.

Dari uraian singkat di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa buruh Indonesia memang belum merdeka. Masih dijajah dengan upah murah, status kerja yang merugikan, jaminan sosial yang minim serta daya beli yang lemah. Dan kesemuanya itu akibat dari Undang-Undang yang tidak pro job dan pro poor.

Oleh karenanya, tidak ada jalan lain, agar kegembiraan buruh dan rakyat tidak hanya sekedar euforia tetapi gembira karena benar-benar merdeka, UU Cipta Kerja ini memang harus segera dicabut oleh Pemerintah melalui PERPPU, bukan dengan joget koplo di Istana !