Jakarta – Ketua Umum Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Amos Hutauruk dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (20/7/20) Mendesak Gubernur Anies Baswedan Turun tangan untuk mengevaluasi Kinerja dan Menindak Tegas Jajaran PD Sarana Jaya terkait BPK Temukan Potensi kerugian negara dari pembangunan rumah dengan uang muka nol rupiah atau Rp 0 di DKI Jakarta.
Temuan itu diperoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta kata Amos.
Temuan tersebut merupakan satu dari sembilan temuan tertanggal 25 Oktober 2019, terkait laporan hasil pemeriksaan kepatuhan (LHPK) pada PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019 seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (18/7/2020) sebut Amos.
Temuan itu yakni denda keterlambatan senilai Rp4,73 miliar dan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan proyek Tower A Klapa Village beber Amos.
Dengan temuan itu menurut Amos, BPK merekomendasikan kepada Direktur utama PPSJ agar memproses dan mempertanggung jawabkan dengan cara memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP 0 rupiah Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp4,55 milar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST.
BPK tidak memerinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu.
Program DP 0 rupiah atau penyediaan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah, merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyediakan rumah layak bagi warga DKI Jakarta.
Amos Mendorong Anies Baswedan untuk segera menindak dan mencopot Jajarannya yang terindikasi melakukan dugaan merugikan negara terkait temuan BPK dalam pelaksanaan program Hunian Rumah DP Rp 0 yang menjadi program pro Rakyat Jakarta.
