Jakarta – Ketua Umum Rakyat Jakarta Menguggat (RAJAM), Amos Hutauruk dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (2/7//20) mengecam Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana Yang Telah membuat dunia pendidikan Kisruh dengan tetap ngotot menerapkan PPDB sistem zonasi berdasarkan usia yang diskriminatif serta merugikan peserta didik apalagi Surat Keputusan Dinas Pendidikan nomor 501 tentang Juknis PPDB DKI telah direkomendasikan oleh Komisi X untuk segera dicabut untuk mengakhiri polemik.
Amos menjelaskan Kadisdik abai malah tambal sulam mengeluarkan Kebijakan “Bina RW” yang kontroversi dan serampangan, ini adalah hasil kepanikan dari banyaknya tuntutan dan desakan orang tua peserta didik serta elemen masyarakat maupun penggiat dan pemerhati pendidikan yang peduli terhadap Jakarta. Ibu kadis pendidikan coba periksa kejiwaan anda masih sehat atau tidak soalnya anda tidak punya rasa bersalah atas adanya korban jiwa anak didik bunuh diri serta masih banyak anak yang saat ini depresi karena kebijakan PPDB yang kadisdik keluarkan.
Amos menegaskan bahwa kebijakan ibu ini akal-akalan saja dan patut diduga untuk mengakomodir kepentinggan para pejabat.
Perlu diketahui tidak semua sekolah ada disetiap RW, dan tidak semua anak peserta didik sekolah yang berprestasi yang tinggal di RW tersebut ada sekolahnya.
Kadisdik tidak punya hati nurani, tega-teganya selalu memberikan harapan palsu kepada orangtua murid dan anak didik.
Ketika anda melakukan konferensi pers di kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ada salah satu orangtua peserta didik yang mengatakan anda pembohong, pembohong, pembohong, ternyata itu semua benar. Gaya anda di televisi terlihat sangat sombong dan nyeleneh menanggapi orang tua murid yang sangat kesal dengan kebijakan PPDB tersebut.
Amos berpesan Kepada Gubernur DKI Jakarta yang kami banggakan, cukup sudah air mata bercucuran dari orangtua dan peserta didik di Jakarta yang kita cintai ini. Ambilah langkah- langkah strategis untuk menyelamatkan dunia pendidikan dan generasi penerus bangsa ini. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi saja berani mereshuffle kabinet para pembantunya dalam mengurus Rakyat, masa Pak Gubernur tidak berani mencopot. Memangnya ibu kadis pendidikan itu siapa, sampai berani-beraninya membuat chaos dunia pendidikan di Jakarta ini.
Masih banyak PNS di dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta yang lebih bijaksana dan pintar mengurus system pendidikan dijakarta yang lebih baik. Penting adanya pak Gubernur memanggil dan mencopot secara tidak hormat kadisdik DKI Jakarta karena dia telah melakukan maladministrasi PPDB yang melanggar Permendikbud nomor 44 Tahun 2019 agar kedepan sistem pendidikan di ibukota Jakarta yang bapak pimpin ini lebih berkualitas dan bermartabat pungkas Amos.