Jakarta- Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor ( Gertak) dalam rilisnya (1/6/20) Melalui Juru bicaranya Amos Hutauruk mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Segera Mengusut tuntas kasus dugaan penyelewengan BLT Dana Desa yang diungkap oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi.
Amos mengapresiasi Langkah tepat yang diambil Wamendes mengungkapkan temuan dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) antara lain bersumber dari hasil sidak sebelum Lebaran di daerah Purwakarta, Jawa Barat.
BLT-DD diduga dipotong oleh perangkat desa, sehingga ada masyarakat yang hanya mendapat Rp 50 ribu atau 100 ribu per bulan. Padahal seharusnya, tiap keluarga penerima BLT-DD memperoleh uang tunai Rp 600 ribu tiap bulan, selama tiga bulan, terhitung April sampai Juni 2020 beber Amos.
Budi Arie tegas Amos juga menekankan, bahwa penyelewengan BLT-DD akan ditangani aparat hukum. Semua BLT DD pasti di-audit penggunaannya. Siapa yang bertanggung jawab, pasti akan berurusan dengan aparat hukum.
Menurutnya, untuk menghindari penyelewengan perangkat desa, masyarakat harus bersama mengungkap data secara terbuka. Daftar penerima bansos harus dipasang di kantor desa, atau di kawasan yang mudah dilihat masyarakat.
Jika ada perangkat desa yang tidak transparan, maka diduga kuat ada upaya untuk menyelewengkan bansos.
Kemendes PDTT juga memiliki hotline atau mekanisme pengaduan terkait penyelewengan dana BLT-DD
Amos melanjutkan berdasarkan data Kemendes PDTT, pada April 2020, terkumpul 2.654 pengaduan. Dari jumlah tersebut, pengaduan mengenai BLT-DD mencapai 23,4 persen. BLT-DD dikeluhkan tidak tepat sasaran, tidak merata, belum dicairkan, adanya pemotongan oleh perangkat desa, dan minimnya informasi umum tentang BLT-DD.
Data pengaduan itu bisa kita sinergikan. Sehingga, ada kerja sama Kementerian dengan penegak hukum. Kita harus lindungi hak-hak rakyat, yang dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pungkas Amos.
