Jakarta, BPH Migas akan terus berkomitmen mengawal pembangunan penyalur BBM 1 Harga mulai tahun 2020 – 2024 sebanyak 330 lokasi. Sehingga ditargetkan ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2024 maka akan terbangun penyalur 500 lokasi penyalur BBM 1 Harga kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa saat rapat koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020 di Gedung BPH Migas, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020).
Untuk Tahun 2020 sendiri lokasi penyalur BBM 1 Harga akan tersebar di 20 Provinsi, 70 Kabupaten dan 83 Kecamatan jelas Ifan sapaannya.
Sesuai arahan Presiden RI dalam rangka menjamin kontinuitas keadilan sosial dalam hal ketersediaan energi serta pemerataan lembaga penyalur BBM di seluruh wilayah NKRI, maka pembangunan penyalur BBM 1 Harga akan dilanjutkan mulai tahun 2020 – 2024 beber Ifan.
Sesuai dengan SK Dirjen Migas Nomor 0008.K/15/DJM.O/2020 tentang lokasi tertentu untuk pendistribusian JBT dan JBKP tahun 2020 – 2024 maka akan terdapat 330 lokasi penyalur BBM 1 Harga baru yang akan dibangun oleh Badan Usaha yang telah ditugaskan oleh BPH Migas pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan lanjut Ifan.
Dalam rapat koordinasi ini hadir sejumlah Bupati dan Badan Usaha Penugasan P3JBT dan P3JBKP dalam rangka koordinasi kesiapan dan komitmen seluruh stakeholder untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan pembangunan penyalur BBM 1 Harga Tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target ujar Ifan.
Sementara itu Komite BPH Migas M Ibnu Fajar mengatakan banyak kendala perizinan di tingkat pemerintah daerah, ataupun tata ruang wilayah yang tidak sesuai. Bahkan ada juga karena beberapa pengusaha yang mundur dari kesepakatan.
Untuk itu lanjut Ibnu Fajar kami meminta seluruh Bupati dan Kepala Daerah berkomitmen membangun penyalur BBM di wilayah masing-masing. Untuk itu BPH Migas dan Kepala Daerah menandatangani komitmen untuk mencapai 83 titik BBM 1 Harga..
Secara umum ada kendala distribusi karena kondisi geografis, kendala ketersediaan BBM. Kendala lokasi perlu koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat penyaluran pungkas Ibnu Fajar.
