Fabby Tumiwa Berharap Agenda Prolegnas UU Minerba Tidak Mundur Lagi

Spread the love

Jakarta, Ada rencana UU Minerba disahkan tapi di saat saat terakhir Periode jabatan Presiden Joko Widodo tidak jadi disahkan kata Dewan Pengarah Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Fabby Tumiwa dalam acara diskusi publik dengan tema Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan di Indonesia di Gedung Balai Kartini Jakarta, Senin (20/1/2020).

Fabby Tumiwa berharap agenda prolegnas ini tidak lagi mundur. UU Minerba ini penting dalam konteks kebijakan energi nasional. Pada dasarnya untuk mengoptimalkan sumber daya nasional secara optimal untuk kemandirian energi nasional.

Selain ada peningkatan penggunaan batu bara dalam negeri dan diarahkan untuk nilai tambah ekonomi. Aspek Batu Bara bara ada dalam peraturan presiden No. 22 Batu Bara tidak hanya komoditas tetapi juga untuk modal pembangunan.

Sebenarnya sudah ada rencana membatasi batu bara tidak lebih dari 400 juta ton di tahun 2019 realitasnya tidak demikian karena pemerintah membutuhkan devisa. Batu bara untuk kebutuhan yang lain. Praktek, realitas dan regulasi tidak konsisten ujar Fabby Tumiwa.

Bekas tambang batu bara menjadi kolam raksasa yang membahayakan. Praktek regulasi hari ini banyak tidak konsisten. Bagaimana kita menata terkait apa yang ingin kita capai dengan mempertimbangkan dampak yang dihasilkan. SDA ini akan habis dalam waktu tertentu makanya harus ditata dan dikelola dengan baik.

Tidak hanya batu bara tetapi nikel juga. Ada kebutuhan mengekspor nikel dan harga nikel meningkat. Pada dasarnya praktek kebijakan menghadapi kondisi realitas yang berubah. Terjadi transisi energi. Kebutuhan nikel sangat penting untuk produsen baterai litenium. Apakah kita bisa mengolah menjadi teknologi yang terjangkau ungkap Fabby Tumiwa.

80 %batu bara kita untuk ekspor. India mulai membatasi impor batu bara. Kita juga menghadapi tantangan negara lain seperti Rusia dan India. Ada 3 aspek besar 1. paradigma sebagai modal pembangunan 2. Tata kelola industri Minerba 3. Hilirisasi industri. Semua rencana ini membutuhkan investasi. Batu bara kalori rendah tidak mudah untuk menggantikan kebutuhan gas nasional.

Apa yang kita bicarakan punya dampak ke sektor sektor lain untuk pembangunan energi nasional pungkas Fabby Tumiwa.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007,