Fauzan Fadel Muhammad : Pemerintah Diharapkan Menunjukkan Keberpihakan Kepada Pengusaha Pribumi

Spread the love

Jakarta,  Satu bulan kedepan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih,  Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan dilantik dan diambil sumpah sebagai orang nomor satu dan dua.

Banyak kalangan yang menantikan apa saja program lanjutan dari presiden Jokowi dengan kabinet baru dalam pemerintahan, termasuk dalam bisnis dan ekonomi. Tak terkecuali Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

“Kami berharap pemerintah agar pada kabinet baru mulai mengurangi regulasi yang dianggap memberatkan, regulasi yang menghambat perlu dipangkas. Keberimbangan regulasi yang tepat, seperti regulasi yang melindungi usaha dalam negeri dan kepastian berbisnis harus ditingkatkan,” ujar Ketua Umum DPP HIPPI Suryani Motik pada acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (12/9).

Acara yang di kemas FGD tersebut mengangkat tema “Kabinet Ekonomi Jokowi – Ma’ruf Jilid 2 Harapan Pengusaha” itu menghadirkan narasumber dibidangnya, seperti Pengusaha Mamin/GAPPMI Adhi Lukman, Pengusaha Pertambangan Widhi Hartono dan lainnya.

Masih menurut Suryani, peraturan yang dibuat masih belum efektif dalam ranah koordinasi di level menteri dan daerah. Seharusnya ada peraturan yang satu sama lain saling terkait dan terinci sehingga memang memberikan dukungan terhadap perkembangan dunia usaha di Tanah Air.

Ditempat yang sama, Ketua Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Pusat Fauzan Fadel Muhamad Maulana menuturkan, pemerintah diharapkan menunjukkan keberpihakan lebih jelas kepada pengusaha pribumi.

“Penguasaan asing pada perekonomian antara lain bisa dilihat pada Bursa Efek Indonesia. Data BEI menunjukkan hingga 60 persen dana yang berputar di bursa merupakan dana luar,” ujar Fauzan kepada wartawan.

Masih menurutnya, hal lain yang mencemaskan adalah ketimpangan penguasaan aset. Hingga 70 persen aset kekayaan Indonesia dikuasai oleh hanya 1 persen penduduk.

“Ketimpangan itu sangat bertentangan nilai Pancasila, keadilan sosial,” ucapnya.

Masih kata Fauzan, dirinya khawatir dengan pemerintah yang sangat agresif menarik investasi asing dibanding memberdayakan pengusaha dalam negeri. Karpet merah diberikan kepada investor asing.

“Pengusaha pribumi mau berusaha banyak sekali hambatannya. Bunga bank tinggi, perizinan berbelit, macam-macam halangannya. Kondisi itu tidak akan terurai selama tidak ada ada kebijakan afirmatif terhadap pengusaha pribumi.

Masih katanya, DPR pernah mewacanakan undang-undang soal keberpihakan pada pengusaha pribumi. Namun, sampai sekarang kelanjutan wacana belum terlaksana.

“Kalau tidak ada peraturan jelas, kondisi ini akan terus terjadi,” ungkapnya.