BKNI RI Mengharapkan Pemerintah Memberikan Kemudahan Perizinan Rencana Pengadaan Lahan dan Pembangunan Unit  Klinik UKP Pratama Rawat Inap  

Spread the love

Jakarta, Saya harapkan Pemerintah Pusat maupun  Pemerintah Daerah membantu program rencana Pengadaan Lahan dan Pembangunan 1000 Unit  Klinik UKP Pratama Rawat Inap di 500 Kabupaten Tertinggal  di Seluruh Indonesia kerja sama Kerja sama BKNI RI (Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia) dan APDMI (Aliansi Praktek Dokter  Mandiri  Indonesia) kata Presidium BKNI RI RM Tri Harsono di Desa Wisata TMII Jakarta, Minggu (1/9/19) dalam acara Launching Peluncuran PT. Mustika Alam Piranti (MAP) Perusahaan Layanan Jasa Bandara salah satu perusahaan binaan BKNI RI.

Tri Harsonon mengharapkab Pemerintah memberikan ijin ijin yang dikeluarkan dalam membangun sebuah klinik berbasis turis ini adalah untuk menambah devisa pemasukan negara  untuk meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya masyarakat yang tidak mampu di daerah daerah tertinggal. Memberikan pelayanan maayarakat tidak mampu secara gratis. Dan pasien yang lebih banyak adalah pasien asing manca negara. Kita akan melakukan subsidi silang.  Dengan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat tidak mampu.

BKNI RI adalah Badan Independen yang tidak ada dana dari negara dan tidak merugikan negara. Membantu masyarakat yang tidak mampu. Membantu masyarakat sehat  menjadi membangun yang sehat. Disinilah peran BKNI RI.  Kita selalu memberikan arah yang terbaik. Kita selalu melakukan kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sinergi selalu bekerja sama sesuai tupoksinya masing masing.

Pemerintah daerah tanggung jawabnya memberikan ijin ijin yang secara baik tidak terlalu sulit dan jelas. Dari pihak swasta yang profesional dalam mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Tentunya pekerjaan ini diawasi oleh  PPATK, OJK, BI dan oleh Bank Bank negeri maupun bank internasional.  Tentunya pekerjaan ini sangat mulia pungkas Tri. (rud)